Jakarta – Menurut Celios, menteri Kabinet Merah Putih yang mendapatkan nilai terendah dari panelis perlu di-reshuffle atau dievaluasi kinerjanya selama 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Center of Economic and Law Studies atau Celios adalah lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makroekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik.
Penilaian ini diberikan dengan mempertimbangkan pencapaian program, kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan, tata kelola anggaran, dan komunikasi kebijakan.
Menteri yang terburuk mendapat nilai minus tiga poin, yang kedua minus dua poin, dan menteri ketiga mendapatkan minus satu poin.
Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto perlu mengevaluasi kinerja para menteri secara mendalam.
BACA JUGA: 2 Anak Papua Masuk Kategori Menteri Terburuk, Ini Sosoknya
Evaluasi diperlukan terkait pola komunikasi dan perbaikan kinerja para menteri yang dinilai tidak sesuai kebutuhan publik.
“Banyak menteri yang bermanuver sendiri, sekedar melontarkan ide tapi tidak memahami regulasi,” ujarnya dalam rilis resmi Celios, Selasa.
Dia pun menilai, sebagian menteri dianggap tidak mengurusi transisi kelembagaan di internal kementerian. Pasalnya, masih ada kementerian yang belum melantik pejabat eselon.
Lalu, siapa saja menteri Kabinet Merah Putih yang perlu di-reshuffle menurut hasil survei Celios?
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
Raja Juli Antoni mendapat nilai -45 atas kinerjanya. Skor rendah tersebut diberikan karena kementeriannya dinilai mengalami kemunduran dalam pengelolaan konservasi hutan.
Nilai itu juga berasal dari wacananya membuat program ketahanan pangan dan transisi energi yang berisiko tinggi meningkatkan deforestasi.
Menteri Kehutanan bahkan dinilai blunder ketika mendorong 20 juta hektar hutan menjadi cadangan pangan dan energi.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, swasembada energi dan pangan di Indonesia seharusnya tidak bertolak belakang dengan konservasi hutan dan lingkungan hidup.
BACA JUGA: 6 Februari 2025, Presiden Prabowo Lantik 270 Kepala Daerah di Istana Jakarta
“Kalau hutan makin hilang misalnya demi co-firing PLTU (campuran cacahan kayu), Indonesia bakal dikecam dunia internasional dan menurunkan dukungan pembiayaan global untuk konservasi hutan sekaligus transisi energi,” sahut Bhima.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi
Panelis survei Celios memberikan skor rendah terhadap Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dengan nilai -39.
Penilaian ini diberikan karena Budi Arie dinilai tidak mengeluarkan terobosan dalam pengelolaan koperasi di Indonesia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia
Menteri Energi dan Sumber Daya mendapat nilai -25 atas kinerjanya sejak menjabat di Kabinet Merah Putih.
Dia dinilai kurang efektif mengelola sumber daya energi, pengelolaan hilirisasi mineral, dan transisi energi bersih.
Dari sektor energi dan lingkungan hidup, Bahlil dinilai belum tegas merilis daftar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang akan dimatikan pada 2025.
Padahal, Prabowo sudah mengumumkan komitmennya memensiunkan PLTU di Indonesia saat menghadiri forum KTT G20 Brasil pada 18-19 November 2024.
Menteri HAM Natalius Pigai
Hasil survei Celios menunjukkan, Menteri HAM Natalius Pigai memiliki skor performa terendah di antara para menteri lain dengan nilai mendekati -150 berdasarkan penilaian panelis.
Skor ini mengindikasikan adanya kritik yang signikan terhadap kebijakan Natalius Pigai di bidang HAM.
Pigai dinilai kurang mengeluarkan kebijakan HAM yang terarah. Terobosannya pun dinilai kurang.
Dia juga terlibat beragam kontroversi. Tindakan Pigai yang kontroversial dianggap memicu respons negatif publik.
Pigai juga dinilai sering membenturkan kewenangan lembaga lain selama menjadi Menteri HAM Kabinet Merah Putih sejak 21 Oktober silam.
BACA JUGA: Pagi-pagi KPU Mimika Sudah Buat Hakim MK Marah, Ada Apa?
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto
Yandri Susanto termasuk menteri yang perlu dievaluasi. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini mendapatkan nilai -29 dari panelis Celios.
Posisi ini didapatnya berkat kontroversi kebijakan desa yang dia keluarkan dan memicu kritik tajam.
Yandri juga diduga terlibat dalam konflik kepentingan yang mencuat pada awal masa jabatannya sebagai menteri.
Reshuffle Tindakan Bijaksana
Terpisah, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyatakan, reshuffle atau evaluasi para menteri Kabinet Merah Putih sebagai tindakan cukup bijaksana bagi Prabowo.
“Cukup bijaksana kalau presiden memberi sanksi pemecatan pada menteri yang bermasalah. Mumpung baru tiga bulan,” ujarnya dikutip dari laman Kompas.com, Selasa (21/1/2025).
Agus menilai, keputusan Prabowo tidak me-reshuffle menteri yang bermasalah justru akan memperburuk kerjanya sebagai presiden.
Selain itu, dia menyarankan agar Prabowo perlu me-reshuffle menteri yang bermasalah dengan mencari pengganti yang berasal dari birokrat atau ahli profesional. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com
