Nabire – Sejumlah warga menolak pembangunan Kodim di Silatugapa Intan Jaya. Selain itu, penolakan juga dilakukan atas keberadaan Pos Koramil di KM 62 Jalan Trans Pemerintah Nabire-Mulia.
Hal tersebut terungkap saat Grup Aksi Amnesty Papua menggelar kegiatan Para-para Bacarita Papua, Nobar, dan Dikusi dengan tema “Mengusut Masyarakat Adat: Investasi Bisnis-Pembangunan Pos Keamanan-Pengungsi.”
Diskusi tersebut berlangsung di Kalibobo, Nabire, Papua Tengah, pada Kamis (23/1/2025). Kegiatan tersebut juga didukung Front Peduli Masyarkat Adat Papua Tengah.
“Konflik senjata membuat masyarakat adat mengungsi. Dampaknya, masyarakat menjadi tidak punya apa-apa. Mereka kesusahan mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, dan ekonomi,” kata Aktivis HAM Papua Yones Douw selaku pembicara dalam diskusi tersebut dalam keterangan yang diterima nabirenews.com, Kamis malam.
BACA JUGA: Miliki Senjata Api Ilegal, 2 Warga di Nabire Dibekuk Polisi
Dikatakan, masyarakat harus keluar mencari kayu namun diawasi oleh militer.
“Mengambil air ketemu militer. Papua sekaran sudah darurat militer. Jangan berpikir kalau Papua sedang baik-baik saja,” ujarnya.
Sekadar diketahui, sejak beberapa tahun lalu, upaya membangun Kodim sudah dimulai tetapi mendapatkan penolakan dari pemilik hak ulayat.
Diduga, upaya itu berhasil setelah dilakukan dengan pendekatan teror kepada pemilik ulayatnya. Untuk itu, menurut keterangan dari masyarakat adat Intan Jaya, pada beberapa waktu sebelum ini mendapatkan pelepasan dari orang-orang yang diwakilkan pihak keamanan. Dimana, disisi lainnya masyarakat adat tidak sedang baik-baik akibat konflik senjata.
Tidak hanya di Intan Jaya, rencana pembangunan sudah ada di Paniai Bibida, Kilo 64 Jalan Trans Pemerintah Nabire-Ilaga Kabupaten Nabire.
Dugaan lainnya, bakal dibangun di kabupten dan distrik di Tanah Papua.
Menurut diskusi tersebut, ada beberapa pos keamanan seperti di Distrik Bibida, Paniai telah diambil dengan dugaan meneror atau menggunakan pihak lainnya untuk pengaruhi masyarakat pemilik ulayat tertentu untuk menyerahkan lokasi pembangunan pos keamanan tersebut.
BACA JUGA: Polri Komitmen Jaga Perdamaian dari Gangguan KKB di Papua
Status tanah lokasi itu belum ada keputusan bersama marga lainnya yang mengklaim pemiliknya.
Wacana pembangunan pos militer dikontruksi dengan beralasan pada permintaan masyarakat adat setempat.
Selain itu, dalam diskusi tersebut diutarakan bahwa, menjaga keamanan menjadi alasan tunggal membangun pos keamanan.
Alasan ini dibenarkan dari kejadian-kejadian konflik senjata tercipta dan diciptakan. Namun masyarakat membantah alasan ini dengan menjelaskan pos militer dibangun untuk mengawas aktivitas dan mambatasi serta menakut-nakuti aktivitas yang bebas di tanah airnya.
Di sisi lainnya, pembangunan pos diperuntuhkan bagi pengamanan bisnis-bisnis yang akan beroperasi di Tanah Papua termasuk Intan Jaya.
Pembangunan dan penambahan keamanan Negara adalah bagian integral dari melihat dan menangani Papua harus dengan militer.
Pendekatan militer menjadi pendekatan klasik negara tanpa evaluasi menyeleruh untuk diperbaiki peraktek-peraktek yang belum memberikan keamanan masyarakat sipil dimana terdampak dari kehadiran militer di tanah Papua termasuk Intan Jaya.
Masyarakat Adat akan kehilangan tanah adatnya, menambah angka korban berlapis.
BACA JUGA: Pagi-pagi KPU Mimika Sudah Buat Hakim MK Marah, Ada Apa?
Dari sejumlah laporan menunjukan, masyarakat adat Intan Jaya terganggu kemanannya, diintimadasi, diteror, dibatasi aktivitas, diawasi, dan disiksa.
Menaggapi keadaan tersebut, Grup Aksi Amnesty Papua beraliansi dengan Front Peduli Masyarakat Adat Papua Tengah sebagai organisasi yang konsen dan peduli dengan isu hak-hak masyarakat adat dan HAM Papua, menginiasi kegiatan diskusi dan pemutaran fim dokumentasi human Rights Monitor, dalam tema Masyarakat adat: Investasi-Pembangan Pos Kemanan-Pengungsi Internal.
Kegiatan tersebut bertujuan merumuskan dan merekomendasikan yang bermakna untuk perubahana dari keadaan dan rencana kebijakan yang akan mengganggu keamanan hidup masyarakat adat di tanah airnya.
Hingga berita ini diterbitkan, nabirenews.com belum mendapat keterangan resmi dari Kodim Silatugapa Intan Jaya maupun Pos Koramil di KM 62 Jalan Trans Pemerintah Nabire-Mulia. (*)
