Nabire – Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa menerima semua keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) apapun hasilnya.
“Saya berharap masyarakat, khususnya para Paslon yang sedang bersengketa di MK agar bisa menerima hasil dari putusan MK tersebut,” kata Alfred, Selasa (4/2/2025).
Alfred pun menghimbau kepada para pasangan calon untuk menerima hasil putusan MK tersebut dan tidak menghasut atau memprovokasi pendukungnya untuk bebuat gaduh.
BACA JUGA: 449 Personil TNI-Polri Disiagakan Jelang Putusan Dismissal MK di Papua Tengah
“Hasil putusan MK ini pastinya ada pro dan kontranya. Saya tegaskan, jangan melawan hukum dengan melakukan tindakan anarkis, karena kami akan menindak dengan tegas,” ujarnya.
449 Personil TNI-Polri Disiagakan
Sebanyak 449 personil TNI-Polri bakal disiagakkan di ibu kota Provinsi papua Tengah.
Sebanyak 449 terdiri dari 389 personil dan 60 personil dari TNI. Hal ini terungkap saat pelaksanaan gelar pasukan di Mapolres Nabire guna mengamankan kamtibmas jelang putusan MK.
“Ini menjadi hari dimana MK memutuskan, apakah gugatan para Paslon itu lanjut atau tidak. Kita di Papua Tengah ada 8 kabupaten yang menggugat di MK. Untuk itu, kita sebagai aparat keamanan harus memberikan rasa aman kepada warga menjelang putusan MK tersebut,” kata Alfred.
Kata Alfred, saat ini masih berlangsung sidang di MK, di mana terdapat 23 permohonan dari Papua Tengah yang terdiri dari 4 perkara Paslon gubernur serta 20 perkara dari Paslon bupati di 8 kabupaten.
“Dengan adanya gelar pasukan ini, saya berharap dapat meminimalisir ancaman yang timbul dari putusan MK tersebut,” ujarnya.
BACA JUGA: PHPU Intan Jaya Tidak Dapat Diterima atas Permohonan Apolos-Tetairus
Target dari patroli dialogis, kata Alfred adalah menyasar kepada simpatisan yang pro dan kontro atas putusan Mahkamah Konstitusi.
“Selain daripada itu, saya berharap tingkatkan patroli dengan target senjata tajam, senjata api, bahan peledak yang dapat menggangu keamanan di Papua Tengah,” pungkasnya. (*)
