Magelang – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan retret harus dilihat untuk kepentingan kepala daerah, bulan partai politiknya.
Hal ini dikatakan Tito menyusul 53 kepala daerah tidak mengikuti retret yang dilaksanakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.
Diketahui, dari jumlah tersebut, enam di antaranya mengirimkan alasan, sedangkan 47 lainnya tanpa kejelasan.
Ditengarai 47 kepala daerah ini adalah kader PDI-P yang tak hadir karena instruksi yang dikeluarkan oleh DPP PDI-P.
BACA JUGA: PDIP Larang Kadernya Ikut Retret, Mendagri: Kepala Daerah Bertanggungjawab ke Rakyat, Bukan Partai
Kegiatan pembekalan tersebut, menurut Tito, menjadi sarana kepala daerah saling mengenal satu sama lain, bahkan menjalin komunikasi dengan menteri.
“Partai hanya kendaraan untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia (kepala daerah) terpilih, tanggungjawab nomor satu bukan pada partai tapi rakyat,” kata Tito dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari PDI-P untuk tidak menghadiri retret kepala daerah di Magelang.
Keputusan ini tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025, yang dikeluarkan Kamis malam (20/2/2025), sebagai respons atas penahanan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
BACA JUGA: Pernah Jadi Pilot, Ini Kekayaan MEKI NAWIPA: Gubernur Terpilih Papua Tengah
Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian isi surat tersebut.
Selain itu, Megawati menegaskan bahwa seluruh komando partai berada di bawah kendalinya. “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tambahnya. (*)
Sumber: Kompas.com
