Puncak Jaya – Kepolisian Resor (Polres) Puncak Jaya bersama Satgas Operasi Damai Cartenz 2025 bergerak cepat dalam merespons peristiwa kebakaran 2 unit rumah di Kampung Pruleme, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, pada Jumat (14/3/2025) dini hari.
Peristiwa ini pertama kali dilaporkan terjadi sekitar pukul 00.30 WIT. Tim langsung berkoordinasi dengan Regu Siaga Polres Puncak Jaya dan Brimob Yon C untuk mendatangi lokasi kejadian.
Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), petugas melakukan penyisiran namun tidak menemukan keberadaan penghuni maupun saksi mata di sekitar lokasi.
“Personel langsung bergerak untuk mengamankan lokasi dan memastikan tidak ada korban jiwa. Namun, sekitar 20 menit setelah kejadian pertama, 1 unit rumah lainnya yang berjarak 38 meter dari titik awal kembali terbakar,” kata Wakaops Damai Cartenz 2025 Kombes Pol Adarma Sinaga.
BACA JUGA: [BERITA POPULER] Gubernur Meki Bicara Soal Puncak Jaya / Senpi-Amunisi Lintas Provinsi ke KKB
Kombes Adarma menambahkan, hingga saat ini identitas pemilik rumah masih dalam penyelidikan. Dugaan awal mengarah pada unsur kesengajaan, mengingat rumah-rumah tersebut tidak berpenghuni dan aliran listrik di kompleks tersebut dalam keadaan padam.
“Tidak menutup kemungkinan kebakaran ini sengaja dibuat untuk memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Puncak Jaya. Mengingat lokasi kejadian merupakan salah satu wilayah basis kelompok tertentu,” imbuhnya.
Polisi terus meningkatkan pengawasan dan mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi gangguan keamanan.
“Kami mengingatkan seluruh personel yang bertugas di lapangan agar selalu siaga, terutama dalam merespons kejadian pada malam hari untuk mengantisipasi segala kemungkinan,” tegas Kombes Adarma.
BACA JUGA: Siapapun Jadi Bupati Puncak Jaya, Meki Nawipa: Setop Gerakan Tambahan
Saat ini, aparat gabungan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait motif dan pelaku di balik insiden kebakaran ini. Masyarakat yang memiliki informasi diminta segera melapor ke pihak berwenang guna mendukung upaya penegakan hukum di wilayah tersebut. (*)
