Nabire – Pencari kerja (pencaker) dari delapan Kabupaten yang ada di Nabire, geruduk kantor Gubernur Papua Tengah, di Jalan Merdeka, Kamis (20/3/2025).
Kelompok pencaker sudah berada depan kantor gubernur sekitar pukul 10.00 WIT pagi. Kedatangan massa diterima langsung oleh Kasatpol PP, Viktor Fun mewakili Gubernur, Meki Nawipa.
Dihadapan massa, Viktor Fun mengatakan untuk saat ini Gubernur tidak dapat bertemu. Untuk itu dirinya menyarankan agar aspirasi tersebut disampaikan kepada DPR Provinsi Papua Tengah.
“Pak Gibernur persoalan ini kan beliau baru, jadi kalau ada hal yang terkait dengan ini bisa sampaikan ke DPR nanti kami temani ke DPR,”kata Viktor Fun kepada massa.
BACA JUGA: Nasib Pencaker Dibahas MRP, DPR Papua Tengah dan BKPSDM: Ini Hasilnya!
Dikatakan, jika massa meminta untuk dapat berlakukan audiensi dengan Gubernur, massa harus mengajukan surat audiens untuk bertemu secara delegasi. Karena gubernur dan wagub saat ini sedang memfokuskan program 100 hari kerja.
“Kalau memang beraudiensi dengan Pak Gubernur, itu hanya Korlap saja buat surat supaya bisa dianalisa, tidak bisa demo. Kalau demo begini, wibawa pimpinan bagaimana?,” tanya Kasatpoll PP.
Sementara Korlap Pencaker, Pilipis Yeimo menyampaikan, aspirasi yang dibawakan Pencaker sudah disampaikan kepada DPR Provinsi Papua Tengah sebelum pimpinan definif dilantik.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan Pencaker dilanjutkan ke Menpan RB oleh DPR Papua Tengah dengan hasil pertemuan menyimpulkan bahwa kebutuhan pegawai untuk provinsi Papua Tengah dikembalikan ke daerah.
BACA JUGA: Lantik Silwanus Sumule, Meki Nawipa: Tidak Ada 2 Sekda Papua Tengah
“Kami yang mendapat kode QR menurut SK Menpan RB dinyatakan lulus tetapi dari Dinas BKD Provinsi Papua Tengah kami sudah diabaikan dan ditinggalkan. Padahal, kita ini sudah punya nilai, sudah punya sertifikat. Kami datang dengan alasan ini,“ kesal Yeimo.
Para Pencaker berharap agar Gubernur dapat meluangkan waktu guna bertemu dan beraudiensi.
Usai bernegosiasi dengan Kasatpol PP, massa diarahkan ke samping Asrama Putri untuk berkonsolidasi soal kesepatan audiensi dengan gubernur. (*)
