NabireNews.com | Pada 27 Maret 2025, Presiden Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, mengadakan pertemuan bersejarah dengan Uni Eropa. Pertemuan ini bertajuk “Perjuangan Anti-Kolonial di Wilayah Pasifik” dan diselenggarakan bersama Anggota Parlemen Eropa dari Basque Country, Pernando Barenna.
Dalam pidatonya, Benny Wenda menyoroti dugaan krisis kemanusiaan di Papua Barat dan menyerukan dukungan internasional terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat berdasarkan hukum internasional. Ia mengklaim bahwa ada tindakan pendudukan yang terjadi di Papua saat ini dan mengajak dunia internasional untuk ikut serta dalam perjuangan kelompoknya.
Tanggapan Terhadap Klaim Krisis Kemanusiaan di Papua
Namun, klaim Benny Wenda tersebut mendapat sorotan dari Ketua Melanesian Youth Diplomacy Forum (MYDIF), Steve Mara. Menurutnya, pernyataan Benny Wenda tidak mencerminkan realitas di Papua. Sebaliknya, pemerintah Indonesia sedang gencar melakukan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, baik dalam aspek sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur.
BACA JUGA: Pembela HAM: Pemerintah Dinilai Tidak Serius Tangani Konflik Bersenjata di Papua
Faktanya, pemerintah Indonesia melalui berbagai program pembangunan telah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Berbagai proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan terus digalakkan guna menciptakan masyarakat Papua yang lebih maju dan sejahtera.
Kekerasan oleh Kelompok Bersenjata di Papua
Ironisnya, di tengah klaim tentang pelanggaran HAM oleh pemerintah Indonesia, justru kelompok bersenjata di Papua yang berafiliasi dengan gerakan kemerdekaan telah melakukan serangkaian aksi teror terhadap masyarakat sipil.
Salah satu insiden tragis terjadi pada 21 Maret 2025 di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, ketika Organisasi Papua Merdeka (OPM) membunuh seorang guru perempuan yang dituduh sebagai anggota militer Indonesia. Faktanya, almarhumah adalah seorang pendidik yang mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan anak-anak asli Papua di daerah terpencil.
Selain itu, kelompok bersenjata juga kerap melakukan serangan terhadap tenaga kesehatan, pilot, tukang ojek, pengusaha, pekerja proyek jalan, serta warga sipil lainnya. Aksi kekerasan ini menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat Papua dan menghambat proses pembangunan yang tengah dilakukan oleh pemerintah.
Dukungan Pemerintah Indonesia untuk Pembangunan Papua
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam membangun Papua melalui kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah. Saat ini, Gubernur di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, serta seluruh Bupati dan Walikota di wilayah Papua, merupakan orang asli Papua yang diberikan amanah untuk memajukan daerahnya.
Berbagai dana pembangunan, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), dialokasikan untuk mendukung pembangunan di Papua. Dengan adanya program pembangunan ini, masyarakat Papua diharapkan dapat menikmati kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup mereka.
Masa Depan Papua: Perdamaian dan Pembangunan
Masyarakat Papua diharapkan dapat bersatu dalam mendukung pembangunan yang telah dirancang demi kesejahteraan bersama. Tindakan kekerasan dan penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan fakta di dunia internasional hanya akan memperburuk keadaan dan menghambat kemajuan Papua.
Sebagai solusi, setiap pihak yang peduli terhadap Papua seharusnya mendorong perdamaian dan kesejahteraan melalui jalur diplomasi dan pembangunan. Dengan demikian, Papua dapat terus berkembang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya. (*)
