Nabire | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah dalam waktu dekat akan melantik 11 anggota baru dari jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus). Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua I DPR Papua Tengah, Diben Elaby kepada NabireNews.com melalui sambungan telepon selularnya pada Senin (21/4/2025).
Diben Elaby menyampaikan bahwa DPR Papua Tengah telah menerima Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai penetapan nama-nama anggota DPR jalur Otsus. Namun, jadwal pelantikan masih dalam tahap pembahasan internal.
“Kami sudah terima SK dari Mendagri. Tapi untuk menentukan tanggal pelantikan, kami masih harus rapat bersama anggota dewan lainnya,” kata Diben.
BACAJUGA: Massa Aksi Mahasiswa Puncak se-Indonesia Long March ke DPR Papua Tengah dengan Tuntutan Penting
Saat ini, sebagian besar anggota DPR Papua Tengah sedang menjalani masa reses di daerah pemilihan masing-masing. Selain itu, sejumlah agenda seperti Liga 4 dan kunjungan kerja Gubernur turut memengaruhi kehadiran fisik para anggota dewan.
“Teman-teman DPR masih berada di berbagai tempat karena kegiatan yang sedang berlangsung,” tambahnya.
Pelantikan Direncanakan Akhir April atau Awal Mei 2025
DPR Papua Tengah menargetkan pelantikan akan dilakukan antara akhir April hingga awal Mei 2025, tergantung ketersediaan waktu dari Pengadilan Negeri Jayapura, yang akan memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan.
“Kalau saya cek di sekretariat, memang sudah dijadwalkan. Tapi kita akan sesuaikan juga dengan jadwal pengadilan dari Jayapura,” kata Diben.
Diben Elaby juga membuka kemungkinan bahwa pelantikan anggota DPR jalur Otsus akan dilakukan bersamaan dengan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi beberapa anggota dewan yang maju dalam Pilkada 2024 lalu.
“SK dari Mendagri sudah keluar untuk anggota DPR jalur Otsus, dan ada kemungkinan beberapa anggota yang ikut Pilkada akan di-PAW namun SK-nya belum keluar dari Mendagri. Jadi pelantikan nanti bisa dilakukan sekaligus,” ujarnya.
Dengan bergabungnya 11 anggota dari jalur Otsus, DPR Papua Tengah diharapkan semakin mampu mewakili aspirasi masyarakat asli Papua dan menjalankan fungsinya secara inklusif. (*)
