Sorong | Aksi sekelompok orang yang mengaku sebagai petinggi Negara Federal Republik Papua Barat (NRFPB) menjadi viral setelah video mereka mendatangi sejumlah kantor penting pemerintahan dan kepolisian di Kota Sorong, Papua Barat Daya, beredar luas di media sosial.
Dalam video tersebut, kelompok ini terang-terangan menyuarakan seruan “Papua Merdeka”, yang langsung memicu kekhawatiran publik dan respons cepat dari pihak berwenang.
NRFPB Datangi Polda hingga Kantor Gubernur
Pada Senin, 14 April 2025, rombongan yang mengaku sebagai perwakilan NRFPB melakukan kunjungan ke berbagai instansi strategis di Sorong. Lokasi yang mereka datangi antara lain:
BACA JUGA: Gubernur Elisa Kambu: Papua Barat Daya Tegas Tolak Separatis NRFPB
- Polda Papua Barat Daya (Ditpolairud)
- Polresta Sorong Kota
- Kantor Gubernur Papua Barat Daya
- Kantor Wali Kota Sorong
- Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya
Dalam kunjungannya, mereka membawa sejumlah map berisi surat yang diklaim berasal dari “presiden NRFPB”. Dua dokumen utama yang disebutkan adalah terkait perundingan damai dan konsep three parties RTC (Round Table Conference).
Tindakan tersebut terekam dalam video yang memperlihatkan orang-orang berseragam loreng dan mengenakan baret, mengawal seorang pria berpakaian batik biru yang diyakini sebagai tokoh penting dari NRFPB.
Forkopimda Papua Barat Daya Ambil Langkah Cepat
Menyikapi kejadian ini, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat Daya langsung menggelar rapat darurat pada Senin, 21 April 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dan dihadiri 10 unsur pimpinan daerah, termasuk: Wakil Gubernur, Danrem 181/PVT, Kabinda Papua Barat Daya, Wakapolda Papua Barat Daya, Dirintelkam Polda PBD, Kepala Kesbangpol, Dandim 1802/Sorong, Ketua MRP PBD, dan Staf Ahli Gubernur.
Dalam pernyataan resminya pada Selasa (22/4/2025), Gubernur Elisa menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas terhadap segala bentuk aktivitas separatis yang bertentangan dengan konstitusi.
BACA JUGA: Tokoh Papua Ini Desak TNI-Polri Tindak Tegas OPM
“Papua Barat Daya adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak ada ruang bagi pihak manapun yang mencoba memecah persatuan bangsa dengan klaim sepihak,” tegas Elisa.
NRFPB Dinilai Tidak Sah Secara Konstitusi
Elisa Kambu juga menyatakan bahwa NRFPB tidak memiliki dasar hukum yang sah dan telah menyebarkan narasi menyesatkan. Pihaknya akan menyerahkan kasus ini ke aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.
@nabirenews2025_official Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mengumumkan rencana pembangunan monorel yang akan menghubungkan Kota Nabire dengan Bandara Douw Aturure #pemprovpapuatengah#papuatengah #nabire #monorel #mekinawipa #bp3okp #fyp #nabire_tiktok_comunity #gubernurpapuatengah #beritaviral#papua
♬ suara asli – nabirenews2025_official – nabirenews2025_official
“Kelompok ini telah menyebarkan informasi yang menyesatkan dan akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Kami imbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.”
Pemerintah Provinsi juga akan berkoordinasi lebih intensif dengan TNI dan Polri untuk melakukan pemetaan, penindakan, dan pencegahan lanjutan terhadap segala bentuk aktivitas separatisme di wilayah Papua Barat Daya. (*)
