Timika| Tim Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Tengah dalam rangka Rapat Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) yang akan berlangsung di Timika pada 1 hingga 3 Mei 2025.
Agenda ini menjadi bagian dari pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan DOB di empat provinsi baru di Papua, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
Kepala Bagian Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Edward Renmaur, menjelaskan bahwa rapat tersebut akan membahas sejumlah isu penting yang menjadi bagian dari kerangka evaluasi.
Satu diantaranya adalah implementasi road map DOB yang telah disusun sebagai panduan pembangunan kelembagaan dan pemerintahan di Papua Tengah.
BACA JUGA: Wamendagri Ribka Haluk Terus Kawal Percepatan Pembangunan DOB Papua
Edward menyebutkan bahwa terdapat 11 bidang utama yang menjadi fokus pengawasan dan evaluasi. Di antaranya adalah pembentukan perangkat daerah, manajemen aparatur sipil negara, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, serta pengelolaan dana hibah yang selama ini masih dibebankan pada Provinsi Papua induk dan delapan kabupaten cakupan wilayah Papua Tengah.
Lebih lanjut, rapat juga akan menyoroti proses pengisian anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), penataan aset dan dokumen pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan daerah.
@nabirenews2025_official Anggota Komisi IV DPR Papua Tengah, Peter Worabay, membuktikan komitmennya dengan memberangkatkan 22 guru di wilayah pesisir Nabire untuk mengikuti pelatihan di Sekolah Taruna, Timika. #pahlawantanpatandajasa #gurupapua #inspirasipapua #pendidikanuntuknegeri #ceritadaritimur #anakpapua #guruhebat #peterworabay #papuatengah #nabire #nabire_tiktok_comunity #wakilrakyat #pdiperjuangan #dprpapuatengah #mimika #timika #sekolahtaruna #ypmak #fyp
♬ suara asli – nabirenews2025_official – nabirenews2025_official
Selain itu, evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 dan pengisian anggota DPR Papua Tengah serta DPR Kabupaten juga akan menjadi bagian dari agenda penting selama rapat berlangsung.
“Selain membahas road map, juga akan ada sesi tanya jawab langsung antara Komisi II DPR RI dan Bapak Gubernur Papua Tengah terkait isu-isu strategis dalam pelaksanaan DOB di wilayah ini,” ungkap Edward, Senin (29/4/2025).
Agenda penting ini akan dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Anggota Komisi II DPR RI, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, serta Kasubdit terkait.
BACA JUGA: Mimpi Besar dari Pegunungan Bintang untuk Lahirnya Provinsi Papua Timur
Dari pihak pemerintah daerah, Gubernur Papua Tengah akan hadir bersama para Bupati se-Papua Tengah, unsur Forkopimda, Anggota Badan Percepatan Otonomi Khusus Papua Tengah, serta Kepala Pertanahan Kabupaten Nabire.
Rapat Evaluasi DOB ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang konkret demi mempercepat pembangunan kelembagaan, konsolidasi pemerintahan, dan pelayanan publik di Provinsi Papua Tengah yang baru berdiri ini. (*)
