Sorong Selatan | Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sorong Selatan (Sorsel), Papua Barat Daya, melakukan aksi pemalangan terhadap kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sorsel, Jumat (2/5/2025).
Aksi ini merupakan bentuk protes atas ketidakpuasan terhadap hasil seleksi administrasi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) jalur Otonomi Khusus (Otsus).
Sekretaris LMA Sorsel, Agustina Dedaida, menyebut aksi pemalangan dilakukan spontan sekitar pukul 16.50 WIT. Ia menilai hasil seleksi administrasi tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai pengangkatan anggota DPRK melalui jalur Otsus.
BACA JUGA: 11 Anggota DPR Papua Tengah Jalur Otsus Bakal Dilantik, Ini Kata Diben Elaby
“Dalam regulasi, ada poin-poin yang harus dipenuhi dan diverifikasi. Namun kali ini, kami temukan ketidaksesuaian yang mendasar. Dulu saya juga pernah terlibat sebagai panitia, tidak ada masalah seperti sekarang,” ujar Agustina.
Menurut Agustina, sistem seleksi yang digunakan berbasis representasi dari 10 sponsor yang mewakili masing-masing suku. Namun dalam evaluasi terhadap calon dari dapil wilayah IV, terdapat satu suku yang sama sekali tidak diakomodasi namanya.
“Ini tidak adil. Seharusnya satu dapil mewakili satu suku agar tidak ada penggeseran perwakilan. Kami mendesak agar panitia seleksi (Pansel) bertanggung jawab dan menjelaskan proses yang dilakukan,” tegasnya.
LMA Gemna: Kami Merasa Dikesampingkan
Kekecewaan serupa disampaikan Ketua LMA Gemna Sorsel, Herit Ani. Ia mengatakan, pihaknya telah mendaftarkan calon anggota DPRK dari suku Gemna, namun tidak satupun yang lolos seleksi, tanpa ada kejelasan atau komunikasi resmi dari panitia.
“Kami antarkan berkas sesuai prosedur, tapi tidak ada surat balasan, tiba-tiba diumumkan nama-nama yang lolos. Bahkan ada calon yang sebelumnya sudah pernah maju, seharusnya tidak bisa ikut lagi, tapi malah diterima,” kata Herit.
BACA JUGA: 30 Anggota DPRK Jayawijaya Dilantik, Ini Daftar Namanya!
Menurutnya, ada praktik tidak adil dalam proses seleksi. Beberapa pengurus organisasi tertentu bahkan langsung mengajukan tiga nama tanpa melalui tahapan seleksi yang transparan.
“Suku lain diberi ruang, tapi suku Gemna justru tidak. Padahal kami sudah ikut mendaftar secara sah. Ini mencederai rasa keadilan. Kami minta agar mekanisme seleksi ini dikaji ulang dan dilaksanakan secara adil,” tambah Herit.
Ia juga mengaku kecewa secara pribadi karena tidak ada musyawarah terbuka sebagaimana kebiasaan sebelumnya.
BACA JUGA: Oknum di KUA Sorong Selatan Diduga Nikahkan Anak di Bawah Umur
“Biasanya proses ini dikumpulkan dan dibahas secara terbuka dengan para tokoh adat. Tapi kali ini dilakukan tertutup. Kami merasa dilecehkan di tanah sendiri,” tutupnya.
LMA Sorong Selatan menegaskan bahwa aksi pemalangan adalah bentuk tekanan agar proses seleksi calon anggota DPRK jalur Otsus diperbaiki. Mereka meminta pemerintah daerah dan panitia seleksi bersikap transparan, adil, serta menjunjung representasi suku secara proporsional sesuai semangat Otonomi Khusus. (*)
