Nabire | Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi Khusus terkait penanganan bencana dan konflik sosial di wilayah terdampak, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Puncak.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule, menegaskan bahwa kehadiran negara di tengah masyarakat adalah sebuah keharusan.
“Hari ini kami adakan pertemuan khusus untuk membahas penanganan bencana dan konflik sosial. Sejak November lalu, terjadi sejumlah gangguan keamanan di Puncak Jaya, khususnya di wilayah Mulia. Puji Tuhan, secara bertahap kita mampu mengendalikan situasi, dan sesuai rencana, minggu depan akan dilakukan pelantikan Bupati Terpilih Puncak Jaya,” ujar Sumule kepada wartawan, Kamis (12/6/2025).
BACA JUGA: Ritual Damai di Tanah Puncak Jaya: Rp 10 Miliar untuk Mengakhiri Panah dan Dendam
Menurut Sumule, pelantikan kepala daerah menjadi momentum penting untuk memulihkan kondisi sosial dan pelayanan publik di wilayah tersebut.
“Kami betul-betul berharap setelah pelantikan, masyarakat bisa kembali beraktivitas normal. Anak-anak bisa sekolah, puskesmas berfungsi dengan baik, dan kehidupan sosial kembali pulih,” imbuhnya.
Meski masih ada kejadian pasca-kunjungan Pj Bupati, pemerintah provinsi optimis situasi di Mulia dan wilayah lainnya dapat segera membaik. “Kami terus berdoa dan bekerja agar minggu depan kondisi lebih tenang. Pemerintah provinsi optimis bahwa ketertiban dan keamanan di Puncak Jaya dapat berjalan dengan baik,” katanya.
@nabirenews2025_official Menyikapi pertikaian antarpengukung pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Puncak Jaya, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa langsung bergerah cepat untuk memanggil calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya. Keduanya bersepakat untuk akhiri konflik. #pertikaian #paslonbupatidanwakilbupati #puncakjaya #puncakjayapapua #papuatengah #gubernurpapuatengah #mekinawipa #konflikpuncakjaya #perangantarkelompok #kabupatennabire #nabire #nabire_tiktok_comunity
♬ suara asli – nabirenews2025_official – nabirenews2025_official
Pusat Krisis Provinsi Diaktifkan, Negara Wajib Hadir
Pemprov Papua Tengah telah membentuk Pusat Krisis melalui keputusan gubernur sebagai respons terhadap situasi darurat akibat konflik sosial dan gangguan keamanan.
“Pusat krisis ini kami bentuk untuk mengantisipasi berbagai persoalan, baik yang disebabkan oleh konflik sosial maupun gangguan keamanan. Gubernur memastikan bahwa dalam situasi apa pun, negara harus hadir,” tegas Sumule.
BACA JUGA: UPDATE: Bentrokan di Puncak Jaya, 215 Luka dan 2 Tewas
Ia menambahkan bahwa pemerintah – baik pusat, provinsi, maupun kabupaten – harus bersinergi dengan TNI-Polri, gereja, dan tokoh adat untuk menjamin keselamatan warga.
“Siapa lagi yang akan menolong masyarakat kalau bukan kita sendiri?” katanya.
Pelayanan Dasar Tetap Dijalankan di Tengah Konflik
Sumule memastikan bahwa meski terjadi pengungsian dan masyarakat berkumpul di beberapa titik, layanan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan tetap dijalankan.
“Puji Tuhan, makanan tersedia, pelayanan kesehatan tetap berjalan, dan kami upayakan pendidikan pun masih bisa dilakukan. Bila ada kekurangan, kami pastikan akan diselesaikan,” ucapnya.
Ia juga mengungkap bahwa koordinasi terus dijalankan secara intensif, meskipun terdapat keterbatasan kewenangan antar-instansi. “Hari ini hadir perwakilan dari Intan Jaya dan Puncak. Puncak Jaya belum hadir karena sedang mempersiapkan pelantikan kepala daerah,” tuturnya.
Negara Bertindak, Evakuasi Korban dengan Pesawat Khusus
Sumule menjelaskan bahwa pemerintah telah mengevakuasi ratusan warga dari wilayah konflik ke tempat yang lebih aman, bahkan dengan menggunakan pesawat charter.
“Dari 26 November hingga hari ini, total 175 orang dirujuk ke Jayapura. Itu bukan naik angkot, tapi pakai pesawat sewaan. Ini bentuk nyata tanggung jawab negara,” tegasnya.
BACA JUGA: KKB Diduga Jadi Dalang Bentrok di Puncak Jaya, Ini Penjelasan Polisi
Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya bicara, tetapi bertindak nyata. “Kami hadir bukan hanya saat aman, tapi juga di saat masyarakat paling membutuhkan,” tandasnya.
Menutup keterangannya, Silwanus Sumule menekankan bahwa keselamatan rakyat adalah prinsip tertinggi dalam setiap kebijakan pemerintah.
“Keselamatan warga adalah hukum tertinggi. Bukan saya yang bilang, tapi itulah prinsip negara. Dan itu menjadi semangat utama kita dalam penanganan situasi darurat ini,” pungkasnya. (*)
